Magelang – Indonesia akan menggelar The 29th ASEAN Economic Ministers’ Retreat sebagai salah satu rangkaian acara dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Acara ini akan berlangsung dari 20-22 Maret 2023 di Magelang, Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan salah satu aliran utama atau mainstream di pilar ekonomi berada di bawah koordinasi menteri ekonomi atau perdagangan ASEAN. Di Indonesia, seluruh substansi dan prosesnya berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan.
“Jadi untuk pertemuan ASEAN di level menteri, pertama itu besok (hari ini), tapi formatnya retreat meeting, semi less formal. Terbatas hanya didampingi 2-3 pejabatnya dan diskusinya juga lebih intimate. Nah, itu hanya untuk anggota ASEAN aja,” kata Djatmiko dalam media briefing pra-Senior Economic Officials Meeting (SEOM) for The 29th ASEAN Economic Ministers’ (AEM) di Magelang, ditulis Senin (20/3/2023).
Selanjutnya pada Agustus 2023 ada pertemuan tingkat menteri yang lebih besar. Sebab, tidak hanya melibatkan negara-negara di ASEAN saja, tetapi juga mitra ASEAN, seperti China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Inggris, Swiss, hingga Uni Eropa. Pertemuan tersebut biasanya memakan waktu minimal tiga hari.
Adapun beberapa agenda yang akan dibahas pada The 29th ASEAN Economic Ministers’ Retreat seperti tindak lanjut dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja tahun lalu hingga prioritas yang ingin dibawa oleh Indonesia pada keketuaannya di tahun ini yang diharapkan dapat mendorong perekonomian baik di Indonesia maupun negara-negara ASEAN.
Kemendag Bawa 7 Prioritas Ekonomi:
1. ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF) atau kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN.
2. Signing of the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) atau penandatangan protokol kedua untuk mengamandemenkan persetujuan terbentuknya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.
3. Establishment of the RCEP Support Unit in ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia atau pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di sekretariat ASEAN, Jakarta.
4. ASEAN Industrial Project-Based Initiatives atau kerangka kerja ASEAN untuk inisiatif-inisiatif industri bebas proyek.
5. Full Implementation of e-Form D Through the ASEAN Single Window atau pengimplementasian electronic Form D (e-Form D) melalui ASEAN single window.
6. Leader’s Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework (DEFA) atau pernyataan pemimpin negara untuk mengembangkan persetujuan kerangka kerja ekonomi digital ASEAN.
7. Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementations atau peta jalan standar harmonisasi ASEAN untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sumber: Detik Finance